Analisis Kinerja Keuangan Daerah 2024 – BISDI
Ekonomi & Tata Kelola Fiskal

Evaluasi Kinerja Keuangan:
38 Provinsi Era Desentralisasi

Nadofah, Dosen Ekonomi Pembangunan, UPN Veteran Jawa Timur

Analisis spasial mengenai kemandirian dan ketergantungan fiskal daerah di seluruh Indonesia berdasarkan data APBD 2024.

Lihat Full Paper di JDG

Peta Interaktif Kemandirian Daerah

Arahkan kursor pada area provinsi untuk melihat ringkasan indikator kinerja keuangan yang meliputi rasio kemandirian, tingkat ketergantungan pusat, dan derajat desentralisasi.

Delegatif (>100)
Partisipatif (50-100)
Konsultatif (25-50)
Instruktif (<25)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

Ketimpangan Fiskal:
Barat vs Timur

Analisis data APBD 2024 menunjukkan disparitas ekonomi regional yang persisten. Provinsi di Pulau Jawa menunjukkan kapasitas fiskal yang mapan melalui optimalisasi PAD, dipimpin oleh Banten dengan rasio kemandirian 282,20.

Kontras dengan hal tersebut, wilayah otonomi baru di Papua masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal pusat dengan tingkat ketergantungan rata-rata melampaui 85%. Hal ini menegaskan perlunya strategi intensifikasi sumber pendapatan lokal yang lebih adaptif.

Rasio Agregat Nasional

Ketergantungan Transfer Pusat65.71%
Kontribusi PAD (Desentralisasi)28.76%

Sebanyak 25 dari 38 provinsi berada pada kategori ketergantungan “Sangat Tinggi”.

Urgensi Strategi Fiskal

“Kemandirian fiskal adalah pilar utama akuntabilitas publik. Peta jalan pembangunan daerah harus berfokus pada penguatan sektor ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan sistemik terhadap anggaran pusat.”

BISDI Business Indicator Strategies & Digital Initiatives