Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini memperingati Hari Pendidikan Nasional—sebuah momentum yang selalu dipenuhi pidato optimisme tentang kemajuan pendidikan, transformasi digital, dan masa depan generasi muda. Namun, di balik narasi besar itu, ada kenyataan yang jauh lebih sunyi dan mengenaskan: tidak semua anak Indonesia benar-benar menikmati hak pendidikan yang setara.
Di ruang-ruang kelas kota, teknologi telah menjadi bagian dari pembelajaran. Namun di banyak wilayah lain, sekolah masih berarti bangunan seadanya, fasilitas terbatas, dan akses yang penuh perjuangan. Ada anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilometer setiap hari hanya untuk sampai ke sekolah. Ada pula yang belajar dalam kondisi minim—tanpa listrik yang stabil, tanpa internet, bahkan tanpa guru yang cukup. Pendidikan, yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan, justru berubah menjadi perjalanan yang berat sejak awal.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi sekolah meningkat, kesenjangan antarwilayah masih nyata. Di beberapa daerah, terutama di wilayah tertinggal, angka putus sekolah tetap tinggi. Di balik angka-angka tersebut, tersimpan cerita tentang anak-anak yang harus berhenti belajar bukan karena tidak mampu, tetapi karena keadaan yang memaksa: kemiskinan, keterbatasan akses, atau tuntutan untuk membantu ekonomi keluarga.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia bukan sekadar soal akses, tetapi juga soal ketahanan sosial ekonomi. Ketika keluarga menghadapi tekanan ekonomi—baik karena inflasi, kehilangan pekerjaan, atau krisis lainnya—pendidikan sering menjadi hal pertama yang dikorbankan. Anak-anak, terutama dari keluarga rentan, dipaksa untuk memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Dalam banyak kasus, pilihan itu bahkan bukan pilihan mereka.
Lebih jauh lagi, ada realitas yang jarang dibicarakan: pendidikan yang berlangsung tanpa kualitas. Banyak anak memang tercatat sebagai “bersekolah”, tetapi tidak benar-benar
mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Keterbatasan guru, rendahnya kualitas pengajaran, serta kurangnya sarana pendukung membuat proses pendidikan berjalan secara minimalis. Mereka hadir di kelas, tetapi tidak selalu belajar. Mereka naik kelas, tetapi tidak selalu memahami.
Inilah yang sering disebut sebagai learning poverty—kondisi di mana anak-anak tidak mampu membaca atau memahami teks sederhana pada usia tertentu, meskipun telah bersekolah. Fenomena ini menjadi ironi besar: pendidikan hadir secara administratif, tetapi tidak hadir secara substantif. Sekolah ada, tetapi fungsi utamanya sebagai ruang pembelajaran belum sepenuhnya tercapai.
Kesenjangan ini semakin lebar ketika kita melihat dampak pandemi COVID-19. Selama masa pembelajaran jarak jauh, banyak siswa di daerah terpencil tidak dapat mengikuti proses belajar karena keterbatasan akses internet dan perangkat digital. Sementara di kota, pembelajaran tetap berjalan meskipun dengan tantangan, di daerah lain pendidikan justru sempat “berhenti”. Dampaknya masih terasa hingga hari ini, dalam bentuk ketertinggalan pembelajaran yang belum sepenuhnya terkejar.
Ironisnya, dalam banyak diskursus kebijakan, keberhasilan pendidikan sering diukur dari indikator yang bersifat kuantitatif: angka partisipasi, angka kelulusan, atau jumlah sekolah yang dibangun. Padahal, di balik angka-angka tersebut, ada dimensi kualitas dan keadilan yang jauh lebih penting. Pendidikan tidak hanya tentang berapa banyak anak yang masuk sekolah, tetapi juga tentang apa yang mereka dapatkan dari sekolah itu sendiri.
Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi ruang refleksi yang jujur. Apakah kita benar-benar telah menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia? Ataukah kita masih membiarkan sebagian dari mereka tertinggal, terpinggirkan, dan tidak terlihat dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka?
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah bangsa. Namun, investasi ini tidak akan pernah optimal jika masih ada kesenjangan yang dibiarkan. Tanpa intervensi yang lebih serius—baik dalam pemerataan akses, peningkatan kualitas guru, maupun penguatan dukungan bagi keluarga rentan—pendidikan hanya akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi panggung perayaan, tetapi juga cermin untuk melihat realitas yang belum selesai. Sebab di balik setiap anak yang berhasil, ada banyak anak lain yang masih berjuang untuk sekadar mendapatkan kesempatan yang sama.
Dan selama kesempatan itu belum benar-benar setara, maka pendidikan belum sepenuhnya menjadi jalan keluar—ia masih menjadi mimpi yang belum terwujud bagi sebagian anak Indonesia.